SJP: Kemenhub Segera Ungkap Penyebab Kecelakaan Taksi Online vs KA Feeder Kereta Cepat Whoosh

18-12-2023 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Foto : Ist/Man

 

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta pihak kepolisian segera mengungkap penyebab peristiwa kecelakaan mobil taksi online yang ditabrak oleh KA Feeder Kereta Cepat Whoosh hingga 500 meter di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023) siang.

 

"Mendesak Kementerian Perhubungan agar tidak membiarkan masalah perlintasan sebidang ini berlarut-larut. Sehingga terus menimbulkan korban mengingat hal ini sudah dibahas bersama dengan Komisi V DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 14 September 2022,” terang Suryadi Jaya Purnama dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (18/12/2023).

 

Dalam rapat tersebut, ungkapnya, Komisi V telah meminta Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, PT. Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk melakukan upaya-upaya solutif atas permasalahan kecelakaan di perlintasan sebidang, di antaranya dengan kebijakan Early Warning System (EWS).

 

“Selain itu, Komisi V juga telah meminta DJKA Kemenhub untuk melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya untuk mengatasi dan mengantisipasi kecelakaan di sekitar perlintasan sebidang, dan juga mengatasi keberadaan perlintasan sebidang ilegal dan tidak dijaga,” tegas pria yang kerap disapa SJP ini.

 

“Kerawanan itu juga terjadi di banyak daerah di DAOP 2 lainnya karena ternyata 199 dari 331 pelintasan kereta tidak dijaga”

 

Berdasarkan pernyataan PT KAI Daerah Operasi (DAOP) 2 Bandung, lanjutnya, terungkap bahwa pelintasan sebidang di Cilame tersebut memang tidak dijaga petugas khusus sehingga rawan terjadi kecelakaan. “Selain itu, kerawanan itu juga terjadi di banyak daerah di DAOP 2 lainnya karena ternyata 199 dari 331 pelintasan kereta tidak dijaga,” ujarnya.

 

Dampaknya, kata Politisi Fraksi PKS DPR RI itu, sepanjang tahun 2023 ini terjadi 11 kecelakaan kendaraan roda empat dan roda dua tertabrak kereta di wilayah DAOP 2 Bandung sehingga lima orang meninggal dan enam terluka.

 

“FPKS mendorong agar penanganan hal ini diproritaskan mengingat DJKA telah menganggarkan pada tahun 2023 lahan untuk penanganan perlintasan sebidang antara Padalarang-Bandung bagi KA feeder untuk kereta berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung atau Whoosh,” tandasnya.

 

Hal ini, tutur Suryadi Jaya Purnama, sangat penting bagi operasional Kereta Cepat Whoosh. Hal itu karena jika KA Feeder mengalami hambatan kecelakaan di perlintasan sebidang, maka para penumpang akan terlambat sehingga tidak merasakan layanan yang sifatnya cepat lagi.

 

“Tambahan lagi, terkait dengan taksi online yang ditabrak KA, FPKS mengusulkan agar DJKA bekerja sama dengan seluruh pihak aplikator taksi online dan penyedia aplikasi peta digital untuk memasukkan titik-titik perlintasan sebidang, baik yang terdaftar, ilegal, dijaga maupun tidak dijaga,” tegasnya.

 

Aplikasi taksi online dan peta digital, tuturnya, dapat secara otomatis memberikan rekomendasi untuk tidak melewati titik-titik perlintasan sebidang ilegal atau tidak dijaga.

 

“Aplikasi tersebut sekaligus menyampaikan kampanye keselamatan dari jarak yang cukup bagi pengguna kendaraan untuk bersiap-siap sebelum sampai ke lokasinya agar tidak lalai menerobos pintu perlintasan,” tutup Suryadi.

 

Diketahui, kejadian tabrakan KA Feeder Kereta Cepat Whoosh menewaskan lima orang, salah satunya anak berusia 5 tahun. Akibatnya, perjalanan 214 penumpang Kereta Cepat Whoosh yang semula dijadwalkan pukul 13.19 WIB berangkat dari Stasiun Padalarang menjadi terhambat karena harus menunggu di Stasiun Cimahi sehingga dialihkan jadwal berangkat pada pukul 14.17 WIB. (pun/rdn)

BERITA TERKAIT
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...
Zero ODOL Berlaku 2027, Syafiuddin Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
05-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan penerapan zero Over Dimension Over Loading...